Pada tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini bertujuan
Tag: Pengelolaan Keuangan Daerah
Bimtek Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah (RPJMD dan APBD)
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah (RPJMD dan APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui dokumen-dokumen ini, pemerintah daerah merumuskan rencana pembangunan
Bimtek Peran Kejaksaan dan Strategi atas Temuan BPK
Peran Kejaksaan dan Strategi atas Temuan BPK-Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peran penting dalam menjaga keadilan dan memastikan integritas dalam
Bimtek Strategi Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Strategi Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan atau organisasi. Dalam konteks ini,
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
Pengelolaan keuangan daerah adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan
Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Permendagri ini merupakan instrumen penting yang memberikan arahan
Sosialisasi dan Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
Sebagai Wujud Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 308 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Proses akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)