Ketentuan tentang penetapan APBD sudah diatur dalam perundang-undangan, yang meliputi penegasan tujuan serta fungsi dari pembuatan anggaran pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan penegasan dalam hal peran DPRD dan pemerintah dalam proses menetapkan APBD tersebut. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja juga dibutukan dalam sistem penganggaran. Optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sangat dibutuhkan […]
Materi Bimtek dan Diklat
Kategori
- Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan. September 15, 2021
- Implementasi PP. Nomor. 17 / 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang . Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; September 15, 2021
- Implementasi Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia; September 15, 2021
- Bimtek / Diklat Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga September 15, 2021
- Bimtek / Diklat Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa September 15, 2021
- Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 September 15, 2021
- Bimtek / Diklat Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa September 15, 2021
- Bimtek Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa September 15, 2021
- Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; September 15, 2021
- Diklat / Bimtek Kepemimpinan Kepala Desa September 15, 2021