Bimtek Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Kita ketahui bersama bahwa wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah program yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membangun integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM adalah langkah penting untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dapat melaksanakan program ini secara efektif. Artikel ini akan membahas Bimtek dalam pembangunan zona integritas WBK/WBBM.

1. Pemahaman Konsep WBK/WBBM Sebelum mengikuti Bimtek, peserta harus memahami konsep WBK/WBBM dengan baik. WBK mengacu pada upaya membangun daerah yang bebas dari praktik korupsi, sedangkan WBBM mengedepankan pelayanan publik yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peserta Bimtek harus memahami tujuan, prinsip, dan indikator yang menjadi dasar WBK/WBBM. Pemahaman ini akan membantu peserta dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang relevan.
2. Identifikasi Risiko Korupsi dan Kelemahan Birokrasi Bimtek harus memberikan panduan tentang identifikasi risiko korupsi dan kelemahan dalam sistem birokrasi. Peserta harus mampu mengidentifikasi potensi titik rentan terjadinya korupsi dan kendala-kendala dalam pelayanan publik. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan preventif yang tepat dan mengembangkan strategi yang efektif dalam memperbaiki sistem birokrasi.
3. Perumusan Rencana Aksi Bimtek harus memberikan pedoman tentang perumusan rencana aksi untuk mencapai zona integritas WBK/WBBM. Peserta perlu memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat pengawasan internal, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Rencana aksi yang jelas dan terukur akan membantu peserta dalam mengimplementasikan perubahan yang diperlukan.
4. Peningkatan Kompetensi dan Etika Pegawai Bimtek harus memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan etika pegawai. Peserta harus diberikan pemahaman yang mendalam tentang kode etik, integritas, dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Pelatihan ini meliputi aspek-aspek seperti pengetahuan hukum, pelayanan prima, komunikasi efektif, penanganan pengaduan, dan manajemen konflik. Peningkatan kompetensi dan etika pegawai akan membentuk budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah mengenai Reformasi Birokrasi, Zona Integrasi dan Kinerja, maka kami akan selenggarakan Bimtek tentang “Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” Pada:

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "