Untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 109 pada ayat 3, telah di terbitkan “Permendagri RI Nomor 104 Tahun 2016 mengenai Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana diketahui bersama-sama bahwa Pada Program prioritas dalam Sekretariat DPRD pada dasarnya hal ini bersifat tetap yang tidak begitu banyak mengalami perubahan dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan oleh […]
Kategori: Diklat DPRD
Diklat / Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur masalah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Prioritas Plafon Anggaran. Peraturan ini dibuat untuk menimbang terlaksananya Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah berbagai hal mengenai KUA dan PPAS. Plafon Anggaran Sementara merupakan besaran jumlah […]
Diklat / Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Ketentuan tentang penetapan APBD sudah diatur dalam perundang-undangan, yang meliputi penegasan tujuan serta fungsi dari pembuatan anggaran pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan penegasan dalam hal peran DPRD dan pemerintah dalam proses menetapkan APBD tersebut. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja juga dibutukan dalam sistem penganggaran. Optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sangat dibutuhkan […]
Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
DPRD dibentuk di setiap provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia, pada umumnya diketahui sebagai suatu lembaga legislatif. Namun sebenarnya semua fungsi legislatif yang ada di daerah bukan tanggung jawab DPRD sepenuhnya. Karena wewenang/kekuasaan dalam penetapan peraturan daerah (perda) tetap berada di tangan gubernur/bupati tetapi tetap dengan persetujuan DPRD. Maka dari itu DPRD merupakan suatu lembaga yang […]
Diklat / Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
Jika berbicara mengenai Optimalisasi Peran DPRD dalam perancangan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, maka kita harus mengetahui dahulu apa fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi yang harus di jalankan,yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran fungsi pengawasan. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai fungsi legislasi, fungsi […]
Diklat / Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga setiap penguasa adalah wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat pula melalui pemilu yang selalu diadakan setiap tahun sesuai masa kepemimpinan. Mulai dari orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden hingga kepala-kepala di daerah merupakan wakil rakyat. Salah satu […]
Diklat / Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah suatu lembaga legislatif yang kedudukan sejajar dengan Kepala Daerah. Lembaga ini memiliki hak dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Fungsi dari DPRD, yaitu: Fungsi legislasi, fungsi ini bertujuan untuk membuat peraturan-peraturan daerah yang dilaksanakan bersama Kepala Daerah. Fungsi Anggaran, fungsi yang kedua yaitu fungsi […]
Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. adalah suatu lembaga legislatif perwakilan rakyat yang memiliki anggota maksimal 100 orang. Lembaga legislatif yang berlokasi di suatu daerah ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Daerah di wilayah tersebut. Anggota DPRD memiliki beberapa hak yang telah dimilikinya sejak terpilih menjadi anggota DPRD. Dalam rangka memantapkan pemahaman serta Meningkatkan […]
Diklat / Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pemilu di negara kita menggunakan prinsip jujur dan adil , walaupun orientasinya belum semua sesuai dengan prinsip itu. DPRD memiliki anggota paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang banyaknya. Hal terkait jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat […]
Diklat / Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 3. eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mana pada kali ini akan dibahas mengenai legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari beberapa lembaga, yaitu: Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fungsi MPR Setiap lembaga memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, pada Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR memiliki […]
