Pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan instrumen baru berupa Undang-Undang Nomor. 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan PP Nomor. 43 tahun 2014
Tag: APBD
Bimtek Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
Didalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan
Bimtek MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI
Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah terutama menghadapi perekonomian global yang dibarengi ketidakpastian dan perlambatan. Kuncinya dengan menjaga APBN dan APBD
Bimtek Peranan Kejaksaan Serta Strategi Atas Temuan Temuan BPK Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah
Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan Pemda. Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam pengoptimalisasian pedoman dalam hal
Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019
Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun
Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
Pengurusan APBD merupakan proses pelaksanaan APBD yang diatur dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, dan pelaksanaan penyaluran dalam hal pengeluaran daerah. Dalam pelaksanaannya APBD menganut
Diklat / Bimtek pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Dalam melaksanakan Pengelolaan di bidang keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai, hal
Diklat / Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pemda menyusun mekanisme serta prosedur pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan APBD yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau keputusan daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan APBD biasanya meliputi
Diklat / Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Pedoman penyusunan APBD menjadi acuan Pemda dalam sebuah penyusunan anggaran. Dengan harapan peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam mengembangkan pedoman dalam hal manajemen
Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
Sama kita ketahui bahwa Proses menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian dari sistem keuangan negara yang sudah diatur di dalam undang-undang.