Diklat / Bimtek Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 yang mengatur tata cara pegadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah guna mendukung pembangunan dan kepentingan nasional.

Berikut adalah gambaran umum tentang tata cara yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 2011:

1. Pengertian Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Pinjaman luar negeri merujuk pada pemberian dana oleh pihak luar negeri kepada pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan atau tanpa bunga. Sementara itu, hibah adalah pemberian dana atau aset oleh pihak luar negeri kepada pemerintah atau BUMN yang tidak perlu dikembalikan.

2. Persetujuan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Proses persetujuan pinjaman luar negeri dan hibah melibatkan beberapa pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian yang terkait dengan sektor atau program yang akan memperoleh pinjaman atau hibah tersebut. Pihak-pihak terkait akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan, kelayakan, dan ketentuan yang berlaku sebelum memberikan persetujuan.

3. Penyusunan Rencana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Sebelum mengajukan pinjaman luar negeri atau menerima hibah, pemerintah atau BUMN harus menyusun rencana yang jelas dan komprehensif. Rencana ini harus mencakup informasi tentang tujuan penggunaan pinjaman atau hibah, besaran dana yang dibutuhkan, jangka waktu penggunaan, dan rencana pengembalian pinjaman jika ada.

4. Pemberian Jaminan Dalam hal pengadaan pinjaman luar negeri, pemerintah atau BUMN dapat memberikan jaminan kepada pihak pemberi pinjaman untuk menjamin pengembalian pinjaman. Jaminan ini dapat berupa jaminan dari pemerintah, seperti Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan, atau jaminan dari lembaga keuangan yang diakui.

5. Pencairan Dana Setelah persetujuan diberikan dan kesepakatan pinjaman atau hibah ditandatangani, pihak pemberi pinjaman atau hibah akan mencairkan dana sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dana yang diterima harus digunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan diatur dalam kesepakatan tersebut.

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Setiap penerima pinjaman luar negeri atau hibah wajib menyusun laporan penggunaan dana secara berkala kepada pihak yang memberikan pinjaman atau hibah. Laporan ini harus mencakup penggunaan dana, kemajuan program atau proyek yang didanai, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pihak pemberi pinjaman atau hibah dapat melakukan audit untuk memastikan penggunaan dana yang tepat.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai dana hibah kami akan menyelenggarakan bimtek tentang “Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah” pada:

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "