Aset desa adalah salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, yang tentunya harus dikelola dengan baik dan dengan cara yang tertib untuk mencapai pengelolaan dayaguna dan hasil guna. Sehingga manajemen aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup setiap masyarakat desa dan untuk meningkatkan pendapatan desa. Berdasarkan undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 […]
Tag: Pemerintah Daerah
Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan
Dalam Penyelenggaraan kewenangan desa yang dibiayai oleh 3 (tiga) sumber dana yakni APBD dan APBN serta APBDesa. Pelaksanaan kewenangan desa yang di berikan tugas oleh Pemerintah hal ini dibiayai oleh APBN. Dana APBN tersebut dialokasikan ke bagian anggaran kementerian atau lembaga. Kemudian disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk penyelenggaraan kewenangan […]
Diklat / Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDES dan APBDES)
Pemerintah telah mengatur didalam Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya diterbitkan lagi 2 Peraturan pemerintah yaitu PP Nomor. 43 Tahun 2014 serta PP Nomor. 60 Tahun 2014 tentang desa dan ada 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Permendagri Nomor.111, 112, 113, 114 Tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor.6 tahun 2014 tentang desa. […]
Diklat / Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
Pembentukan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Membangun ekonomi lokal desa, didasari oleh potensi desa, kebutuhan desa, kapasitas desa serta penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa. Sasaran tujuan akhir Pembentukan BUMDES adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di desa. Yang mendasari pembentukan BUMDESA sebagai […]
Bimtek dan Sosialisasi Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru berupa tuntutan untuk melakukan […]
Bimtek Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian […]
Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Banyaknya permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan kebijakan yang mewajibkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah untuk melakukan kualitas asuransi terhadap perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan peran baru yang harus dijalankan oleh APIP. Sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan daerah APIP hanya berperan di […]
Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019
Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam […]
Bimtek Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah
Kemandirian daerah di bidang keuangan salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu dihimpun oleh daerah yang bersangkutan. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Dengan adanya tuntutan otonomi yang makin luas dan kondisi keuangan negara yang menurun mendorong daerah untuk semakin meningkatkan penerimaan yang bersumber […]
Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka dalam hal ini perlu diadakan percepatan implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Penerapan Transaksi Non Tunai, akan menjadi lebih praktis. Pemindahan dana dengan cara ini […]
