Pada tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini bertujuan
Tag: keuangan daerah
Bimtek Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang, Jasa, dan Pajak Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan
Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan pemerintah. Dalam rangka
Bimtek Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah (RPJMD dan APBD)
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah (RPJMD dan APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui dokumen-dokumen ini, pemerintah daerah merumuskan rencana pembangunan
Bimtek Tata Kelola Keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019
Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah. Untuk mengatur tata kelola keuangan yang efektif, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan
Bimtek Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Pendapatan Daerah
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Pendapatan Daerah-Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka
Bimtek Strategi Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Strategi Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan atau organisasi. Dalam konteks ini,
Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
Transaksi non tunai telah menjadi tren global dalam dunia keuangan, termasuk di sektor publik. Bagi pemerintah daerah, penerapan transaksi non tunai memiliki potensi untuk
Bimtek / Diklat Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah Berdasarkan SAP
Standar Akuntansi Pemerintah merupakan seperangkat prinsip, metode, dan aturan yang digunakan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan