Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan
Tag: keuangan daerah
Bimtek Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
Didalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan
Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP Nomor.12 Tahun 2019
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005. Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah sudah diterbitkan Peraturan baru
Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Banyaknya permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan kebijakan yang mewajibkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di
Bimtek TATA KELOLA KEUANGAN UPT
Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun
Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019
Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun
Bimtek Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah
Kemandirian daerah di bidang keuangan salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu dihimpun oleh daerah yang bersangkutan. Sumber PAD merupakan sumber
Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Bagi pejabat fungsional, khususnya bendahara pengeluaran, dalam pelaksanaan tugasnya tidak dibenarkan melakukan secara langsung atau pun tidak langsung terhadap kegiatan perdagangan, penjualan jasa, pekerjaan
Bimtek Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
Pengurusan APBD merupakan proses pelaksanaan APBD yang diatur dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, dan pelaksanaan penyaluran dalam hal pengeluaran daerah. Dalam pelaksanaannya APBD menganut