Didalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Masalah utama yang sering terjadi […]
Tag: Permendagri
Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019
Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam […]
Bimtek Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
Saat ini pengembangan desa menjadi fokus banyak pihak tidak hanya pemerintah. Semua berharap dengan berkembangnya desa khususnya ekonomi desa akan membawa perubahan positif bagi ekonomi secara nasional. Desa memiliki banyak potensi untuk mencapai harapan di atas apabila dikelola secara maksimal oleh masyarakatnya. Pemanfaatan terhadap banyak potensi tersebut yang dimiliki oleh desa ini tentu dimanfaatkan untuk […]
Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
Sebagai Wujud Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 308 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. ruang lingkup pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan format […]
Bimtek Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD
Untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 109 pada ayat 3, telah di terbitkan “Permendagri RI Nomor 104 Tahun 2016 mengenai Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana diketahui bersama-sama bahwa Pada Program prioritas dalam Sekretariat DPRD pada dasarnya hal ini bersifat tetap yang tidak begitu banyak mengalami perubahan dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan oleh […]
