Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021

Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Permendagri ini merupakan instrumen penting yang memberikan arahan dan panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah untuk tahun yang akan datang.

Sosialisasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 menjadi tahap awal yang dilakukan oleh Kemendagri untuk memastikan pemahaman yang baik dan menyeluruh terhadap pedoman tersebut. Sosialisasi ini dilakukan kepada pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD tahun 2021 memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara dan prinsip-prinsip yang harus diterapkan.

Salah satu poin penting yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 adalah transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD. Pemerintah daerah diharapkan melibatkan masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan yang akan didanai melalui APBD. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.

Selain itu, Permendagri juga memberikan ketentuan mengenai mekanisme penganggaran yang berbasis kinerja. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien berdasarkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Pendanaan program dan kegiatan harus didasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam APBD memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 juga mengatur tentang tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Laporan keuangan ini juga harus dapat diakses oleh masyarakat dan pihak berwenang untuk mendukung pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah diharapkan dapat mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 secara cermat dan tepat waktu. Pemerintah daerah perlu melibatkan semua stakeholder terkait dalam proses penyusunan APBD dan memastikan bahwa semua ketentuan yang diatur dalam Permendagri tersebut dipatuhi dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami akan mengadakan Bimbingan Teknis Nasional dengan tema : “Sosialisasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021 Serta Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 ”. akan diselenggarakan pada:

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "