Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005. Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah sudah diterbitkan Peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk Melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 serta Pasal […]
Kategori: Diklat Keuangan
Bimtek Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
Saat ini pengembangan desa menjadi fokus banyak pihak tidak hanya pemerintah. Semua berharap dengan berkembangnya desa khususnya ekonomi desa akan membawa perubahan positif bagi ekonomi secara nasional. Desa memiliki banyak potensi untuk mencapai harapan di atas apabila dikelola secara maksimal oleh masyarakatnya. Pemanfaatan terhadap banyak potensi tersebut yang dimiliki oleh desa ini tentu dimanfaatkan untuk […]
Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
Keuangan Desa dikelola oleh Bendahara Desa, semua penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat oleh Bendahara Desa, lalu dibuat rekapitulasi setiap akhir bulan untuk mengetahui saldo akhir Keuangan Desa. Penerimaan secara keseluruhan, baik yang bersumber dari APBN maupun dari hasil usaha swadaya desa itu sendiri. Pengeluaran juga dicatat secara keseluruhan baik pengeluaran untuk program pemerintahan maupun pengeluaran rutin non […]
Bimtek dan Sosialisasi Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru berupa tuntutan untuk melakukan […]
Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tugas dan Tanggung jawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi […]
Bimtek Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
Didalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Masalah utama yang sering terjadi […]
Bimtek MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI
Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah terutama menghadapi perekonomian global yang dibarengi ketidakpastian dan perlambatan. Kuncinya dengan menjaga APBN dan APBD serta memperbaiki iklim investasi. Pemerintah menginginkan adanya sinergi yang semakin kuat tidak hanya dalam penggunaan APBN dan APBD, tapi juga dalam menciptakan lingkungan usaha dan investasi yang baik. Kegiatan Penanaman Modal […]
Bimtek Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian […]
Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP Nomor.12 Tahun 2019
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005. Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah sudah diterbitkan Peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah ( Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk Melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 serta Pasal 69 […]
Bimbingan Teknis SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah[1], yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP […]
