Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah. Untuk mengatur tata kelola keuangan yang efektif, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pengelolaan keuangan yang berkualitas dan akuntabel.

PP Nomor 12 Tahun 2019 mendorong adanya perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berfokus pada aspek efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan PP tersebut:

Perencanaan Keuangan yang Matang: Pemerintah daerah perlu memastikan adanya perencanaan keuangan yang matang dan terintegrasi. Hal ini meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD), serta Rencana Aksi Pemerintah Daerah (RAD). Dengan perencanaan yang baik, alokasi anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Pengelolaan Risiko Keuangan: Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keuangan yang mungkin timbul. Langkah-langkah mitigasi risiko, seperti asuransi, diversifikasi investasi, dan manajemen kas, harus diterapkan untuk melindungi keuangan daerah dari kemungkinan kerugian.

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian: Pemerintah daerah harus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan. Langkah-langkah ini meliputi pemisahan tugas, penerapan mekanisme pengawasan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelaporan dan pemantauan.

Transparansi dan Partisipasi Publik: PP Nomor 12 Tahun 2019 menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menyediakan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk laporan keuangan, anggaran, dan pelaksanaan proyek. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan daerah juga harus ditingkatkan melalui mekanisme partisipasi yang efektif.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan harus disusun secara berkala dan akurat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus siap untuk menghadapi pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 maka kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimtek dan sosialisasi “Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 ” jadwal dan materi terlampir.

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "