Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal […]
Tag: APBN
Diklat / Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
Keuangan Desa dikelola oleh Bendahara Desa, semua penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat oleh Bendahara Desa, lalu dibuat rekapitulasi setiap akhir bulan untuk mengetahui saldo akhir Keuangan Desa. Penerimaan secara keseluruhan, baik yang bersumber dari APBN maupun dari hasil usaha swadaya desa itu sendiri. Pengeluaran juga dicatat secara keseluruhan baik pengeluaran untuk program pemerintahan maupun pengeluaran rutin non […]
Diklat / Bimtek Manajemen Keuangan Desa Sesuai Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014
Pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan instrumen baru berupa Undang-Undang Nomor. 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan PP Nomor. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 06 tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Sementara peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 tahun […]
Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tugas dan Tanggung jawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi […]
Bimtek MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI
Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah terutama menghadapi perekonomian global yang dibarengi ketidakpastian dan perlambatan. Kuncinya dengan menjaga APBN dan APBD serta memperbaiki iklim investasi. Pemerintah menginginkan adanya sinergi yang semakin kuat tidak hanya dalam penggunaan APBN dan APBD, tapi juga dalam menciptakan lingkungan usaha dan investasi yang baik. Kegiatan Penanaman Modal […]
Diklat / Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa adalah hak dan kewajiban para penduduk desa yang dinilai dengan uang atau barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada suatu desa. Sedangkan pengertian dari pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan di suatu desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. APBDesa adalah sebuah rencana keuangan tahunan […]
Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah biaya pengadaan barang/jasa biasanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aktivitas yang selalu berhubungan erat dengan pengadaan barang dan […]
Bimtek Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam Penyelenggaraan kewenangan desa yang dibiayai oleh 3 (tiga) sumber dana yaitu APBD dan APBN serta APBDesa. Pelaksanaan kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah dibiayai dari APBN. Dana APBN dialokasikan ke bagian anggaran kementerian atau lembaga. Kemudian dikelola oleh satuan kerja perangkat kabupaten atau kota. Sedangkan untuk penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemda (pemerintah […]
