Bimtek Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dana Desa Yang Bersumber dari APBN- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambaran Desa ideal yang dicita- citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kemajuan desa-desa di Indonesia dibuktikan salah satunya melalui pelaksanaan Dana Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang ditujukan untuk untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan desa yang berdasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Rencana tersebut kemudian diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, dana dialokasikan dan dianggarkan untuk kegiatan yang telah direncanakan.

Pemerintah desa juga wajib melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Laporan ini disampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan dana. Selain itu, pemerintah desa juga dapat mengadakan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, seperti pembentukan tim pengawas dana desa atau auditor independen, untuk memastikan penggunaan dana desa yang transparan dan tepat sasaran.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Dana Desa Yang Bersumber dari APBN maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pada:

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "