Implementasi Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia

Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai koperasi di Indonesia. Undang-Undang ini memiliki tujuan utama untuk mendorong perkembangan koperasi sebagai salah satu bentuk usaha yang berlandaskan prinsip kebersamaan, demokrasi, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi.

Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dilakukan melalui berbagai langkah dan kebijakan, di antaranya:

1. Pembentukan Koperasi: Implementasi Undang-Undang ini mengatur mengenai proses pendirian dan pembentukan koperasi. Pembentukan koperasi dilakukan melalui proses yang jelas, termasuk persyaratan hukum dan administratif yang harus dipenuhi. Pemerintah memberikan dukungan dalam hal bimbingan teknis dan pelayanan pendirian koperasi untuk mempermudah proses tersebut.
2. Pemberian Fasilitas dan Insentif: Implementasi Undang-Undang ini juga mencakup pemberian fasilitas dan insentif kepada koperasi guna mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Fasilitas yang diberikan dapat berupa akses pembiayaan, pelatihan dan pendidikan, bimbingan teknis, serta akses pasar. Insentif, seperti pembebasan pajak atau kemudahan administratif, juga dapat diberikan untuk mendorong partisipasi koperasi dalam pembangunan ekonomi.
3. Peningkatan Kapasitas Anggota: Implementasi Undang-Undang ini mendorong peningkatan kapasitas anggota koperasi melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk menyelenggarakan program-program yang relevan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi.
4. Kerjasama dan Pemberdayaan Ekonomi: Implementasi Undang-Undang ini mendorong kerjasama antarkoperasi serta kerjasama dengan pihak lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama ini dapat berupa pengembangan usaha bersama, penggunaan sumber daya bersama, dan pertukaran informasi. Selain itu, implementasi Undang-Undang ini juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, terutama bagi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi dan membutuhkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
5. Pengawasan dan Pengendalian: Implementasi Undang-Undang ini melibatkan pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip koperasi, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan usaha. Pemerintah memiliki peran dalam melakukan pengawasan yang efektif dan memberikan sanksi yang tepat jika ditemukan pelanggaran atau praktik yang merugikan anggota koperasi.

Koperasi bekerja dengan sistem gotong royong

dan kekeluargaan yang bertujuan untuk tercapainya aspirasi sosial dan budaya sesuai dengan aturan yang tertulis pada Internasional Cooperative Identity Statement. Berdirinya koperasi sudah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah pusat secara sah dan diatur dalam suatu per koperasian.

Peran koperasi dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi harus dijalankan sesuai undang-undang yang di buat oleh pemerintah.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten di bidangnya akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat  UKM / UMKM  tentang Implementasi Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang per Koperasian di Indonesia Pada:

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "