Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara SKPD berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengertian mendalam dari pengelolaan keuangan daerah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggung jawab, serta pengawasan dalam bidang keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut telah diatur dalam peraturan mentri yang terdiri dari kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, azas umum serta struktur di dalam APBD, penyusunan dalam rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD yang terdapat di daerah yang belum mempunyai DPRD, pelaksanaan APBD, dan masih banyak lagi.

Diklat Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya

Tata Cara dan Strategi Penatausahaan Penerimaan Pendapatan

Dengan adanya SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), dan dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah yang isinya mengenai pelaporan keuangan serta kinerja pada instansi pemerintah, menteri dalam negeri pun mengeluarkan peraturan kementrian yang berisi tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

Sekarang ini, tugas dan kewajiban seorang bendahara SKPD memegang elemen yang sangat penting. Karena bendahara memiliki posisi yang strategi di pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan. Tetapi pedoman tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara tidak diatur dengan jelas di dalam peraturan kementrian.

Sehingga pedoman atau petunjuk untuk seorang bendahara mengenai penatausahaan dan pertanggungjawabannya, harus diberikan lagi dengan lebih komprenhensif bagi setiap bendaharawan daerah. Maka hal itu akan memudahkan kerja setiap bendahara daerah dalam mengelola keuangan dengan cara yang lebih baik dan juga tepat guna.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah maka kami akan mengadakan “Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya“ akan diselenggarakan pada:

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "