Bimtek / Diklat Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)

Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting bagi pemerintah daerah. PBB Perkotaan dan Perdesaan dikenakan atas kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan bangunan oleh individu atau badan.

Mekanisme pendataan dan penilaian Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang terutang dapat dipungut secara tepat dan akurat. Dengan mekanisme yang baik, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Mekanisme pendataan dan penilaian PBB Perkotaan dan Perdesaan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

•Pendaftaran Objek Pajak (POP)

POP adalah kegiatan pencatatan dan pengumpulan data objek pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan. POP dilakukan oleh petugas pendataan dari pemerintah daerah.

•Penilaian Objek Pajak

Penilaian objek pajak adalah kegiatan penentuan besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) PBB Perkotaan dan Perdesaan. NJOP PBB Perkotaan dan Perdesaan ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti luas tanah, luas bangunan, lokasi, dan kondisi bangunan.

•Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

SPPT adalah surat yang berisi pemberitahuan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan. SPPT diterbitkan oleh pemerintah daerah dan dikirimkan kepada wajib pajak.

•Pembayaran Pajak

Wajib pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan wajib membayar pajak paling lambat 30 hari setelah tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SPPT. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, atau melalui sistem online.

•Penindakan

Jika wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu, maka pemerintah daerah dapat melakukan penindakan, yaitu:

* Penagihan pajak
* Denda
* Penyitaan

Mekanisme pendataan dan penilaian PBB Perkotaan dan Perdesaan bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang terutang dapat dipungut secara tepat dan akurat. Dengan mekanisme yang baik, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Dalam Rangka Pemantapan pemahaman kepada aparatur pemerintah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat bidang Perpajakan tentang Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2) yang akan diselenggarakan pada:

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "