Dalam mengelola makanan yang siap santap (Contoh: Restaurant / Cafe, Catering, Kantin Rumah Makan ataupun sejenisnya). dalam hal ini segala macam bentuk rutinitas yang
Bimtek / Pelatihan Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Undang – undang nomor 24 tahun 2013 merupakan amandemen dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Saat ini menjadi mekanisme dan tata
Bimtek Pelatihan Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Manajemen kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sistem administrasi yang wajib dimiliki oleh setiap pemerintahan daerah. Manajemen kependudukan dan pencatatan sipil ini ada kaitannya dengan
Bimtek Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan
Administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan serta penertiban dalam hal menertibkan dokumen, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta daya guna hasil dari
Pelatihan Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
Salah satu tujuan dibentuknya Polisi Pamong Praja adalah untuk menciptakan yang namanya Government Security and Good Government. Karenanya, sebagai aparatur pemerintah daerah, Polisi Pamong
Bimtek Pelatihan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
Pada dasarnya, jabatan fungsional merupakan jabatan teknis yang jelasnya tidak tercantum di dalam struktur organisasi, tetapi, jabatan ini begitu diperlukan kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas
Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
Berita mengenai aksi Polisi Pamong Praja dalam menertibkan termasuk melakukan penggusuran sudah seringkali kita lihat, dan memang Polisi Pamong Praja ini adalah salah satu
Bimtek Pelatihan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
Berbagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pada tanggal 3 Mei 2018,
Bimtek Diklat Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan
Usaha kecil menengah (UKM) yang di kelola masyarakat dengan dana dari pemerintah melalui program penanaman modal yang di berikan oleh pemerintah. Usaha ini memiliki pengaruh
Implementasi PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Komisi pengawasan Persaingan Usaha merupakan lembaga independen dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Supaya tidak terjadi praktik monopoli perdagangan dan