Komisi pengawasan Persaingan Usaha merupakan lembaga independen dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Supaya tidak terjadi praktik monopoli perdagangan dan
Implementasi Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang per Koperasian di Indonesia
Koperasi merupakan salah satu unsur penting dalam perputaran perekonomian daerah, wilayah maupun perekonomian nasional. Oleh karena itu terciptalah aturan yang mendasari sistem kerja koperasi dan
Bimtek / Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
Berkenaan dengan Koperasi sama halnya dengan organisasi lainnya. membutuhkan manajemen yang baik dan benar. Bertujuan agar koperasi tercapai dengan efisien. Hal yang membedakan antara manajemen
Bimtek Diklat Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)
Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat kerja sama tersebut
Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
Penanaman modal pada setiap daerah merupakan suatu investasi yang harus di kelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai sebuah
Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Impelentasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Pedoman perencanaan, regulasi dan implementasi sistem informasi penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan. Investasi merupakan hal utama dalam proses
Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari program perencanaan pembangunan nasional yang sudah disusun oleh Undang-undang. Aturan dalam menyusun, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sudah
Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Menurut pasal 1 ayat (5) Perka BKPM 12/2009, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah suatu kegiatan pelaksanaan perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang dapat pendelegasian
Bimtek Diklat Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
Optimalisasi sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE), merupakan sebuah sistem elektronik yang melayani perizinan dan nonperizinan yang sudah terintegrasi antara BKPM
Bimtek / Pelatihan Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Optimalisasi rencana umum Penanaman Modal mulai di tingkatkan saat ini untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. RUPM adalah rencana yang sifatnya jangka panjang, fungsinya untuk mensinergikan dan