Tata kerja tim dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang/jasa adalah aspek penting dalam administrasi pemerintahan. Tanpa adanya kedua aspek
Diklat / Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Pengadaan Barang / Jasa di desa diatur dalam Perka LKPP (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 dan Perka No.
Bimtek Teknik dan Metode Penyusunan HPS / OE
Teknik dan metode penyunan HPS/OE atas pengadaan barang/jasa untuk BUMN dan lembaga pemerintah memang penting sehingga harus dipelajari. Sebelum, pejabat pengadaan di instasi pemerintah
Diklat / Bimtek Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan
Bimtek / Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas badan pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam setiap
Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 – Pengadaan barang dan jasa pemerintah sangatlah penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membangun daerah, dan juga mengembangkan perekonomian,
Bimtek Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (PBJ)
Terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) RI Terbaru No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengganti dari Peraturan Presiden (PERPRES) RI No. 54 Tahun 2010
Diklat / Bimtek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) merupakan suatu dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Selanjutnya dokumein ini berlaku secara
Sosialisasi Pemilu Serentak 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Di dalam rancangan undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) yang lalu telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 Juli yang lalu
Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).