Bertambahnya pertumbuhan teknologi dan informasi serta semakin banyaknya lahan rusak akibat konsumsi manusia akan kertas yang tinggi memicu inovasi adanya dokumen elektronik. Berdasarkan undang-undang
Bulan: September 2021
Bimtek/Diklat Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.
Protokol merupakan serangkaian aturan dalam sebuah kegiatan resmi yang tertulis dan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada negara, jabatan kepala negara atau menteri. Keprotokolan
Pelatihan/Bimtek Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Manajemen pengelolaan arsip atau kearsipan adalah rekaman kegiatan atau suatu peristiwa, bisa dalam bentuk media yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang telah dibuat dan juga
Bimtek/Pelatihan Korespondensi dan Tata Naskah Dinas
Birokrasi di dunia pemerintah daerah, akan dihadapkan pada setiap pekerjaan yang berkaitan dengan naskah dinas. Mulai dari membuat surat, arsip surat, dan hal-hal lainnya yang
Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
Majunya teknologi mendorong inovasi mengenai pengarsipan surat-surat secara otomatis, propaganda mengenai penghematan kertas untuk keperluan administrasi menimbulkan pemikiran adanya pengarsipan elektronik. Terutama pada
Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
Pengarsipan merupakan langkah-langkah untuk menyusun file dengan tujuan untuk memudahkan pencarian data penting pada waktu tertentu dengan cepat. Pengarsipan manual dengan menyimpan berka-berkas pada
Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas
Salah satu tujuan dibentuknya Polisi Pamong Praja adalah untuk menciptakan yang namanya Government Security and Good Government. Karenanya, sebagai aparatur pemerintah daerah, Polisi Pamong
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
Pada dasarnya, jabatan fungsional merupakan jabatan teknis yang jelasnya tidak tercantum di dalam struktur organisasi, tetapi, jabatan ini begitu diperlukan kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas
Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Berita mengenai aksi Polisi Pamong Praja dalam menertibkan termasuk melakukan penggusuran sudah seringkali kita lihat, dan memang Polisi Pamong Praja ini adalah salah satu
Satpol PP atau Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
Berbagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pada tanggal 3 Mei 2018, Presiden