Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD

Pengelolaan keuangan daerah adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memegang peran penting dalam menjalankan proses akuntansi dan mengelola anggaran serta aset keuangan pemerintah daerah. Artikel ini akan membahas pentingnya pengelolaan keuangan daerah, peran PPK dan Bendaharawan SKPD, serta proses akuntansi yang terlibat dalam tugas mereka.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mencapai penggunaan sumber daya keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Proses ini melibatkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana publik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan keberlanjutan keuangan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas akuntansi dan administrasi keuangan di unit kerja pemerintah daerah. Mereka memiliki peran penting dalam mengelola penggunaan anggaran, mengawasi transaksi keuangan, serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. PPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan integritas dan akurasi informasi keuangan.

Sementara itu, Bendaharawan SKPD bertugas untuk mengelola kas dan aset keuangan daerah di tingkat satuan kerja perangkat daerah. Mereka bertanggung jawab untuk menerima, membayar, dan mencatat setiap transaksi keuangan yang terkait dengan satuan kerja mereka. Bendaharawan SKPD juga harus memastikan bahwa tata kelola keuangan yang baik diterapkan, seperti pemisahan tugas antara penerimaan dan pengeluaran, serta menjaga keamanan dan keakuratan catatan keuangan.

Proses akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, proses pencatatan dilakukan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Setelah itu, proses pelaporan keuangan dilakukan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Laporan-laporan ini menjadi dasar untuk memantau kinerja keuangan pemerintah daerah dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan.

Untuk memenuhi kebutuhan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat PPK Dan Bendaharawan SKPD. Kami akan menyelenggarakan pelatihan, Bimtek / Diklat tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD yang akan diselenggarakan pada:

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "