Bimtek Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah

Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota-Pendanaan pemerintahan daerah merupakan elemen kunci dalam menjalankan roda pemerintahan serta memfasilitasi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Salah satu mekanisme pendanaan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.

1. Dana Alokasi Umum (DAU) DAU adalah salah satu bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa dana non-sumber daya alam. Dana ini bersifat reguler dan bersifat wajib disalurkan oleh pemerintah pusat kepada semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tujuan utama DAU adalah untuk mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan dukungan keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

2. Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah Proses pengalokasian anggaran transfer ke daerah melibatkan beberapa tahapan, di antaranya:

Penetapan DAU oleh Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat menetapkan Dana Alokasi Umum setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran DAU yang diterima oleh setiap daerah ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, serta kinerja keuangan daerah.

Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Selain DAU, pemerintah daerah juga menerima bagian dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Besaran bagi hasil ini berdasarkan persentase tertentu dari total penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat.

Pengusulan Anggaran oleh Pemerintah Daerah: Setelah menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta estimasi biaya yang dibutuhkan.

Pengesahan Anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): RAPBD yang telah disusun oleh pemerintah daerah harus disahkan oleh DPRD. Proses ini merupakan bagian dari asas otonomi daerah dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Setelah anggaran disetujui dan dialokasikan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, serta pelaporan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Evaluasi dan Pengawasan: Pemerintah pusat, melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana transfer ke daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rangka Pemantapan pemahaman kepada aparatur pemerintah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) akan melaksanakan Bimtek dan Diklat tentang “Sosialisasi Perpres Nomor.10 Tahun 2015 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah” yang akan diselenggarakan pada:

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "