Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan SOP IMB- Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan
Diklat Penanaman Modal
Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
Pengembangan Penanaman Modal Daerah- Penanaman modal pada setiap daerah merupakan suatu investasi yang harus di kelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu setiap
Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Impelentasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Pedoman perencanaan, regulasi dan implementasi sistem informasi penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan. Investasi merupakan hal utama dalam proses
Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari program perencanaan pembangunan nasional
Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu- Menurut pasal 1 ayat (5) Perka BKPM 12/2009, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah
Bimtek Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
Optimalisasi sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE), merupakan sebuah sistem elektronik yang melayani perizinan dan nonperizinan yang sudah terintegrasi antara BKPM
Bimtek Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)- Optimalisasi rencana umum Penanaman Modal mulai di tingkatkan saat ini untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. RUPM adalah rencana yang
Bimtek Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Metode penyusunan laporan kegiatan penanaman modal harus dipahami oleh setiap pembisnis agar tidak terjadi kesalahan setelah modal di investasikan, dengan di lakukan pembuatan laporan
Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah. RENSTRA adalah awalan dari proses akuntabilitas lembaga ke pihak
Bimtek Diklat Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)
Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat kerja sama tersebut