Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang penting
Diklat Perpajakan
Pelatihan / Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
Analisis Jabatan (ANJAB) adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data jabatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem kepegawaian. Analisis
Diklat / Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )
Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Manajemen pengelolaan keuangan pajak dan
Bimtek / Diklat Penyuluhan Pajak Daerah
Penyuluhan Pajak Daerah- Pajak daerah adalah tulang punggung keuangan daerah. Namun, banyak orang tidak memahami pentingnya pajak atau kewajiban perpajakan mereka. Ini adalah masalah
Bimtek / Diklat Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)
Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting bagi pemerintah daerah. PBB Perkotaan dan Perdesaan
Bimtek / Diklat Jurusita Pajak Daerah
Jurusita pajak daerah adalah pegawai pemerintah daerah yang bertugas melakukan penagihan pajak daerah yang tidak atau belum terbayarkan oleh wajib pajak. Jurusita pajak daerah
Bimtek / Diklat Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
e-SPT (elektronik Surat Pemberitahuan) merupakan surat laporan pajak SPT dalam bentuk elektronik. Aplikasi ini sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2008, sayangnya masih jarang digunakan
Bimtek / Diklat Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Setelah adanya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan berkewenangan untuk mengatur serta melaksanakan pemerintahannya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharuskan untuk
Bimtek / Diklat Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
PBB dan BPHTB sebelum adanya Undang-undang PDRD No. 28 tahun 2009, dialokasikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Setelah pergantian Undang-undang, pajak ini seutuhnya menjadi
Bimtek / Diklat Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang semua atau sebagian modalnya milik negara. Permodalan tersebut berasal