Dalam Penyelenggaraan kewenangan desa yang dibiayai oleh 3 (tiga) sumber dana yaitu APBD dan APBN serta APBDesa. Pelaksanaan kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah
Bulan: Februari 2020
Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)
Pemerintah telah mengatur didalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya diterbitkan lagi 2 Peraturan pemerintah (PP) yaitu PP NO. 43 Tahun 2014
Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
Pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Membangun ekonomi lokal desa, didasari berdasarkan potensi desa, kebutuhan desa, kapasitas
Bimtek Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Masalah kemiskinan yang tak berkesudahan selalu menjadi topik perioritas pembangunan nasional dan secara keseluruhan masalah ini belum mampu dipecahkan. Ini merupakan tanggungjawab bagi Stakeholder
Bimtek Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD
Untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 109 pada ayat 3, telah di terbitkan “Permendagri RI Nomor 104 Tahun 2016 mengenai Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi
Bimtek / Pelatihan Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur soal masalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon
Bimtek / Diklat Optimalisasi Fungsi Dan Wewenang DPRD Dalam Proses Penyusunan Dan Penetapan APBD
Ketentuan tentang penetapan APBD telah diatur dalam undang-undang, antara lain menegaskan tujuan dan fungsi pembuatan anggaran pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan penegasan peran DPRD
Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran Dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
DPRD dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, yang pada umumnya disebut sebagai suatu lembaga legislatif. Namun kenyataannya, semua fungsi legislatif yang ada
Diklat / Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perancangan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Berbicara tentang optimalisasi peran DPRD dalam perancangan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa fungsi peran dari Dewan Perwakilan Rakyat
Bimtek / Diklat Optimalisasi Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga setiap penguasa adalah wakil rakyat. Wakil rakyat juga dipilih oleh