penerapan program aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual menjadi salah satu langkah yang penting. Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan program yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah
Tag: keuangan daerah
Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
Aparatur pemerintah memegang peran krusial dalam penatausahaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah. Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik, diperlukan peningkatan
Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Menghadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Sistem penatausahaan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan melaporkan penggunaan sumber daya keuangan secara transparan dan
Diklat / Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara merupakan proses yang penting dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan dana dengan akurat dan
Diklat / Bimtek Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Laporan keuangan daerah berbasis akrual adalah pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyajikan informasi keuangan pemerintah daerah. Dalam konsep akrual, pendapatan dan pengeluaran diakui pada
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
Pengelolaan keuangan daerah adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan
Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Permendagri ini merupakan instrumen penting yang memberikan arahan
Diklat / Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur masalah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Prioritas Plafon Anggaran.
Diklat / Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
Salah satu fungsi dari DPRD khususnya sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Selain itu juga berfungsi untuk mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program,
