Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah aspek penting dalam pengelolaan keuangan yang baik dan berkelanjutan. Desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan dengan transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam hal ini, penatausahaan mengacu pada proses pengelolaan dan pencatatan keuangan, sementara pertanggungjawaban mencakup kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana dan menjelaskan hasil dari pengelolaan keuangan tersebut.

Beberapa langkah penting dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Transaksi Keuangan: Desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan yang akurat dan lengkap terhadap setiap transaksi keuangan yang terjadi. Hal ini meliputi pendataan pemasukan dan pengeluaran keuangan desa, termasuk pendapatan asli desa (PADes), dana desa, dan sumber pendapatan lainnya.
2. Pemisahan Akun Keuangan: Desa diharapkan memisahkan akun keuangan desa dengan akun pribadi atau akun keuangan lainnya. Pemisahan ini penting untuk memastikan kejelasan dan keabsahan catatan keuangan desa serta menghindari kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.
3. Penggunaan Sistem Akuntansi: Desa dapat menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Penggunaan sistem akuntansi yang memadai membantu memudahkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan desa.
4. Pemeriksaan Internal: Desa diharapkan melakukan pemeriksaan internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa. Pemeriksaan internal dapat dilakukan oleh unit kerja atau petugas yang ditunjuk dan bertugas untuk memeriksa kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan.
5. Pertanggungjawaban Keuangan: Desa memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Laporan keuangan harus memuat informasi yang lengkap dan akurat tentang pendapatan, pengeluaran, serta posisi keuangan desa. Laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan disampaikan kepada pemerintah daerah setempat.
6. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Desa diharapkan untuk menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan mempublikasikan informasi keuangan kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga penting dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat turut serta dalam memantau penggunaan dana dan memastikan akuntabilitasnya.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Penyusunan Program SKPD dan Evaluasi maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada:

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta  Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : -Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) -Syarat & Ketentuan Berlaku -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 -Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

< "

admin@pusdiklatpemendagri.com

bimtek-diklat.pusdiklatpemendagri.com

BIAYA BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "